Pertemuan 10 (Perkembangan Sektor Pertanian )

PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN

1.        PERKEMBANGAN SEKTOR PERTANIAN
        Menurut Kuznets, Sektor pertanian mengkontribusikan terhadap pertumbuhan dan  pembangunan ekonomi nasional dalam 4 bentuk, yaitu :
a.Kontribusi Produk contohnya : Penyediaan makanan utk pddk, penyediaan Bahan baku untuk industri manufaktur.
contohnya , seperti industri tekstil, barang dari kulit, makanan dan minuman.
b.Kontribusi Pasar contohnya :Pembentukan pasar domestik untuk barang industri dan konsumsi.
c.Kontribusi Faktor Produksi menyebabkan Penurunan peranan pertanian di pembangunan ekonomi, maka terjadi transfer surplus modal dari sector pertanian ke Sektor lain
d.Kontribusi Devisa : Pertanian sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (NPI) melalui ekspor produk pertanian dan produk pertanian yang menggantikan produk impor.

Kontribusi Produk.
Dalam system ekonomi terbuka, besar kontribusi produk sector pertanian bisa lewat pasar dan lewat produksi dg sector non pertanian.
 Dari sisi pasar, Indonesia menunjukkan pasar domestic didominasi oleh  produk pertanian dari LN seperti buah, beras dan sayuran hingga daging.
 Dari sisi keterkaitan produksi, Industri kelapa sawit & rotan mengalami kesulitan bahan baku di dalam negeri, karena Bahan baku dijual ke luar negeri dengan harga yang lebih mahal.

Kontribusi Pasar.
Negara agraris merupakan sumber bagi pertumbuhan pasar domestic untuk produk non pertanian seperti pengeluaran petani untuk produk industri (pupuk, pestisida, dll) dan produk konsumsi (pakaian,mebel, dan lain-lain)
Keberhasilan kontribusi pasar dari sector pertanian ke sector non pertanian tergantung dari beberapa hal berikut, yaitu :
 Pengaruh keterbukaan ekonomi : Membuat pasar sector non pertanian  tidak hanya disi dengan produk domestic, tapi juga impor sebagai pesaing, sehingga konsumsi yang tinggi dari petani tidak menjamin pertumbuhan yang tinggi sector non pertanian.
 Jenis teknologi sector pertanian : Semakin modern, maka semakin tinggi demand produk industri non pertanian.

Kontribusi Faktor Produksi.
Faktor produksi yang dapat dialihkan dari sector pertanian ke sektor lain tanpa mengurangi volume produksi pertanian adalah Tenaga kerja dan Modal.
Di Indonesia hubungan investasi pertanian dan non pertanian harus ditingkatkan agar ketergantungan Indonesia pada pinjaman Luar negeri menurun. Kondisi yang harus dipenuhi untuk merealisasi hal tersebut adalah :
 Harus ada surplus produk pertanian agar dapat dijual ke luar sectornya. Market surplus ini harus tetap dijaga dan hal ini juga tergantung kepada factor penawaran yaitu Teknologi, infrastruktur dan sumber daya manusia dan factor permintaan seperti nilai tukar produk pertanian dan non pertanian baik di pasar domestic dan Luar negeri.
 Petani harus net savers yaitu Pengeluaran konsumsi oleh petani lebih kecil daripada produksi
 Tabungan petani harus lebih besar dari investasi sektor pertanian.

Kontribusi Devisa.
Kontribusinya melalui 2 cara , yaitu :
 Secara langsung , dengan mengekspor produk pertanian dan mengurangi impor.
 Secara tidak langsung , dengan peningkatan ekspor dan pengurangan impor produk berbasis pertanian seperti tekstil, makanan dan minuman.

Kontradiksi kontribusi produk dan kontribusi devisa akan meningkatkan ekspor produk pertanian, dan menyebabkan suplai dalam negeri berkurang dan disuplai dari produk impor. Peningkatan ekspor produk pertanian berakibat negative terhadap pasokan pasar dalam negeri. Untuk menghindari trade off ini 2 hal yang harus dilakukan, yaitu :
 Peningkatan kapasitas produksi.
 Peningkatan daya saing produk produk pertanian.


2. SEKTOR PERTANIAN DI INDONESIA

Struktur perekonomian Indonesia merupakan topik strategis yang sampai sekarang masih menjadi topik sentral dalam berbagai diskusi di ruang publik. Gagasan mengenai langkah-langkah perekonomian Indonesia menuju era industrialisasi, dengan mempertimbangkan usaha mempersempit jurang ketimpangan sosial dan pemberdayaan daerah, sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan kiranya perlu kita evaluasi kembali sesuai dengan konteks kekinian dan tantangan perekonomian Indonesia di era globalisasi.

Tantangan perekonomian di era globalisasi ini masih sama dengan era sebelumnya, yaitu bagaimana subjek dari perekonomian Indonesia, yaitu penduduk Indonesia sejahtera. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sekarang ada 235 juta penduduk yang tersebar dari Merauke sampai Sabang. Jumlah penduduk yang besar ini menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat dan daerah, sehingga arah perekonomian Indonesia masa itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka sektor pertanian menjadi sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Seiring dengan berkembangnya perekonomian bangsa, maka kita mulai mencanangkan masa depan Indonesia menuju era industrialisasi, dengan pertimbangan sektor pertanian kita juga semakin kuat.

Seiring dengan transisi (transformasi) struktural ini sekarang kita menghadapi berbagai permasalahan. Di sektor pertanian kita mengalami permasalahan dalam meningkatkan jumlah produksi pangan, terutama di wilayah tradisional pertanian di Jawa dan luar Jawa. Hal ini karena semakin terbatasnya lahan yang dapat dipakai untuk bertani. Perkembangan penduduk yang semakin besar membuat kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dan berbagai sarana pendukung kehidupan masyarakat juga bertambah. Perkembangan industri juga membuat pertanian beririgasi teknis semakin berkurang.

Selain berkurangya lahan beririgasi teknis, tingkat produktivitas pertanian per hektare juga relatif stagnan. Salah satu penyebab dari produktivitas ini adalah karena pasokan air yang mengairi lahan pertanian juga berkurang. Banyak waduk dan embung serta saluran irigasi yang ada perlu diperbaiki. Hutan-hutan tropis yang kita miliki juga semakin berkurang, ditambah lagi dengan siklus cuaca El Nino-La Nina karena pengaruh pemanasan global semakin mengurangi pasokan air yang dialirkan dari pegunungan ke lahan pertanian.

Sesuai dengan permasalahan aktual yang kita hadapi masa kini, kita akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Di kemudian hari kita mungkin saja akan semakin bergantung dengan impor pangan dari luar negeri. Impor memang dapat menjadi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, terutama karena semakin murahnya produk pertanian, seperti beras yang diproduksi oleh Vietnam dan Thailand. Namun, kita juga perlu mencermati bagaimana arah ke depan struktur perekonomian Indonesia, dan bagaimana struktur tenaga kerja yang akan terbentuk berdasarkan arah masa depan struktur perekonomian Indonesia.
Struktur tenaga kerja kita sekarang masih didominasi oleh sektor pertanian sekitar 42,76 persen (BPS 2009), selanjutnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 20.05 persen, dan industri pengolahan 12,29 persen. Pertumbuhan tenaga kerja dari 1998 sampai 2008 untuk sektor pertanian 0.29 persen, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,36 persen, dan industri pengolahan 1,6 persen.

Sedangkan pertumbuhan besar untuk tenaga kerja ada di sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa sebesar 3,62 persen, sektor kemasyarakatan, sosial dan jasa pribadi 2,88 persen dan konstruksi 2,74 persen. Berdasarkan data ini, sektor pertanian memang hanya memiliki pertumbuhan yang kecil, namun jumlah orang yang bekerja di sektor itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa yang pertumbuhannya paling tinggi.

Data ini juga menunjukkan peran penting dari sektor pertanian sebagai sektor tempat mayoritas tenaga kerja Indonesia memperoleh penghasilan untuk hidup. Sesuai dengan permasalahan di sektor pertanian yang sudah disampaikan di atas, maka kita mempunyai dua strategi yang dapat dilaksanakan untuk pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia di masa depan.

Strategi pertama adalah melakukan revitalisasi berbagai sarana pendukung sektor pertanian, dan pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Keberpihakan bagi sektor pertanian, seperti ketersediaan pupuk dan sumber daya yang memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya, perlu dioptimalkan kinerjanya. Keberpihakan ini adalah insentif bagi petani untuk tetap mempertahankan usahanya dalam pertanian. Karena tanpa keberpihakan ini akan semakin banyak tenaga kerja dan lahan yang akan beralih ke sektor-sektor lain yang insentifnya lebih menarik.

Strategi kedua adalah dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Sektor ini juga merupakan sektor yang jumlah tenaga kerjanya banyak, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta industri pengolahan. Sarana pendukung seperti jalan, pelabuhan, listrik adalah sarana utama yang dapat mengakselerasi pertumbuhan di sektor ini.

Tantangan perekonomian di era globalisasi ini masih sama dengan era sebelumnya, yaitu bagaimana subjek dari perekonomian Indonesia, yaitu penduduk Indonesia sejahtera. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar, sekarang ada 235 juta penduduk yang tersebar dari Merauke sampai Sabang. Jumlah penduduk yang besar ini menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat dan daerah, sehingga arah perekonomian Indonesia masa itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya.

Berdasarkan pertimbangan ini, maka sektor pertanian menjadi sektor penting dalam struktur perekonomian Indonesia. Seiring dengan berkembangnya perekonomian bangsa, maka kita mulai mencanangkan masa depan Indonesia menuju era industrialisasi, dengan pertimbangan sektor pertanian kita juga semakin kuat.

Seiring dengan transisi (transformasi) struktural ini sekarang kita menghadapi berbagai permasalahan. Di sektor pertanian kita mengalami permasalahan dalam meningkatkan jumlah produksi pangan, terutama di wilayah tradisional pertanian di Jawa dan luar Jawa. Hal ini karena semakin terbatasnya lahan yang dapat dipakai untuk bertani. Perkembangan penduduk yang semakin besar membuat kebutuhan lahan untuk tempat tinggal dan berbagai sarana pendukung kehidupan masyarakat juga bertambah. Perkembangan industri juga membuat pertanian beririgasi teknis semakin berkurang.

Selain berkurangya lahan beririgasi teknis, tingkat produktivitas pertanian per hektare juga relatif stagnan. Salah satu penyebab dari produktivitas ini adalah karena pasokan air yang mengairi lahan pertanian juga berkurang. Banyak waduk dan embung serta saluran irigasi yang ada perlu diperbaiki. Hutan-hutan tropis yang kita miliki juga semakin berkurang, ditambah lagi dengan siklus cuaca El Nino-La Nina karena pengaruh pemanasan global semakin mengurangi pasokan air yang dialirkan dari pegunungan ke lahan pertanian.

Sesuai dengan permasalahan aktual yang kita hadapi masa kini, kita akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan di dalam negeri. Di kemudian hari kita mungkin saja akan semakin bergantung dengan impor pangan dari luar negeri. Impor memang dapat menjadi alternatif solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan kita, terutama karena semakin murahnya produk pertanian, seperti beras yang diproduksi oleh Vietnam dan Thailand. Namun, kita juga perlu mencermati bagaimana arah ke depan struktur perekonomian Indonesia, dan bagaimana struktur tenaga kerja yang akan terbentuk berdasarkan arah masa depan struktur perekonomian Indonesia.

Struktur tenaga kerja kita sekarang masih didominasi oleh sektor pertanian sekitar 42,76 persen (BPS 2009), selanjutnya sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 20.05 persen, dan industri pengolahan 12,29 persen. Pertumbuhan tenaga kerja dari 1998 sampai 2008 untuk sektor pertanian 0.29 persen, perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,36 persen, dan industri pengolahan 1,6 persen.

Sedangkan pertumbuhan besar untuk tenaga kerja ada di sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa sebesar 3,62 persen, sektor kemasyarakatan, sosial dan jasa pribadi 2,88 persen dan konstruksi 2,74 persen. Berdasarkan data ini, sektor pertanian memang hanya memiliki pertumbuhan yang kecil, namun jumlah orang yang bekerja di sektor itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan sektor keuangan, asuransi, perumahan dan jasa yang pertumbuhannya paling tinggi.

Data ini juga menunjukkan peran penting dari sektor pertanian sebagai sektor tempat mayoritas tenaga kerja Indonesia memperoleh penghasilan untuk hidup. Sesuai dengan permasalahan di sektor pertanian yang sudah disampaikan di atas, maka kita mempunyai dua strategi yang dapat dilaksanakan untuk pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia di masa depan.

Strategi pertama adalah melakukan revitalisasi berbagai sarana pendukung sektor pertanian, dan pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Keberpihakan bagi sektor pertanian, seperti ketersediaan pupuk dan sumber daya yang memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya, perlu dioptimalkan kinerjanya. Keberpihakan ini adalah insentif bagi petani untuk tetap mempertahankan usahanya dalam pertanian. Karena tanpa keberpihakan ini akan semakin banyak tenaga kerja dan lahan yang akan beralih ke sektor-sektor lain yang insentifnya lebih menarik.

Strategi kedua adalah dengan mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Sektor ini juga merupakan sektor yang jumlah tenaga kerjanya banyak, yaitu sektor perdagangan, hotel, dan restoran serta industri pengolahan. Sarana pendukung seperti jalan, pelabuhan, listrik adalah sarana utama yang dapat mengakselerasi pertumbuhan di sektor ini.

Struktur perekonomian Indonesia sekarang adalah refleksi dari arah perekonomian yang dilakukan di masa lalu. Era orde baru dan era reformasi juga telah menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor penting yang membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Sektor pertanian juga menyediakan pangan bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini kita mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan kebijakan yang dapat membentuk struktur perekonomian Indonesia di masa depan. Namun, beberapa permasalahan yang dihadapi sektor pertanian di masa ini perlu segera dibenahi, sehingga kita dapat meneruskan hasil dari kebijakan perekonomian Indonesia yang sudah dibangun puluhan tahun lalu, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia sampai saat sekarang ini.

3. PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga sebagai bagian dari ketahanan nasional. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini meliputi :
1. Pengamanan ketersediaan pangan dari produksi dalam negeri, antara lain melalui pengamanan lahan sawah di daerah irigasi, peningkatan mutu intensifikasi, serta optimalisasi dan perluasan areal pertanian;
2. Peningkatan distribusi pangan, melalui penguatan kapasitas kelembagaan pangan dan peningkatan infrastruktur perdesaan yang mendukung sistem distribusi pangan, untuk menjamin keterjangkauan masyarakat atas pangan;
3. Peningkatan pasca panen dan pengolahan hasil, melalui optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian untuk pasca panen dan pengolahan hasil, serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi pertanian untuk menurunkan kehilangan hasil (looses);
4. Diversifikasi pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan hewani, buah dan sayuran, perekayasaan sosial terhadap pola konsumsi masyarakat menuju pola pangan dengan mutu yang semakin meningkat, dan peningkatan minat dan kemudahan konsumsi pangan alternatif/pangan lokal; dan
5. Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan, melalui peningkatan bantuan pangan kepada keluarga miskin/rawan pangan, peningkatan pengawasan mutu dan kemanan pangan, dan pengembangan sistem antisipasi dini terhadap kerawanan pangan.

II.4 PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBINIS
Program ini bertujuan untuk memfasilitasi berkembangnya usaha agribisnis yang mencakup usaha di bidang agribisnis hulu, on farm, hilir dan usaha jasa pendukungnya. Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini meliputi:
1. Pengembangan diversifikasi usahatani, melalui pengembangan usahatani dengan komoditas bernilai tinggi dan pengembangan kegiatan off-farm untuk meningkatkan pendapatan dan nilai tambah;
2. Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan melalui peningkatan penanganan pasca panen, mutu, pengolahan hasil dan pemasaran dan pengembangan agroindustri di perdesaan;
3. Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan perdesaan, melalui perbaikan jaringan irigasi dan jalan usahatani, serta infrastruktur perdesaan lainnya;
4. Peningkatan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan;
5. Pengurangan hambatan perdagangan antar wilayah dan perlindungan dari sistem perdagangan dunia yang tidak adil;
6. Peningkatan iptek pertanian dan pengembangan riset pertanian melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat dan spesifik lokasi yang ramah lingkungan; dan
7. Pengembangan lembaga keuangan perdesaan dan sistem pendanaan yang layak bagi usaha pertanian, antara lain melalui pengembangan dan penguatan lembaga keuangan mikro/perdesaan, insentif permodalan dan pengembangan pola-pola pembiayaan yang layak dan sesuai bagi usaha pertanian.

II.5 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumberdaya usaha pertanian. Kegiatan pokok yang akan dilakukan dalam program ini adalah:
1. Revitalisasi sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang secara intensif perlu dikoordinasikan dengan pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten;
2. Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan;
3. Penyederhanaan mekanisme dukungan kepada petani dan pengurangan hambatan usaha pertanian;
4. Pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pertanian (a.l. petani, nelayan, penyuluh dan aparat pembina);
5. Perlindungan terhadap petani dari persaingan usaha yang tidak sehat dan perdagangan yang tidak adil; dan
6. Pengembangan upaya pengentasan kemiskinan.

II.6 STRATEGI PEMBANGUNAN PERTANIAN BELAJAR DARI PENGALAMAN
NEGARA LAIN
Setidaknya ada tiga pilar yang perlu dibangun guna mendukung sektor pertanian memiliki dampak yang positif terhadap kaum miskin sebagaimana yang diungkapkan oleh Prowse dan Chimhowu (2007) dalam studinya yang bertajuk “Making Agriculture Work for The Poor” yakni :
• Pertama pentingnya pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian masyarakat. Infrastruktur merupakan faktor kunci dalam mendukung program pengentasan kemiskinan yang dalam hal ini petani di pedesaan. Di Vietnam, pesatnya penurunan angka kemiskinan tak lepas dari tingginya investasi untuk pembangunan irigasi dan jalan yang mencapai 60 persen dari total anggaran sektor pertanian mereka pada akhir dekade 1990-an. Hal yang sama juga dilakukan di India yang membangun infrastruktur pedesaan. Bahkan di Ethiopia yang pernah mengalami krisis pangan dan kelaparan pada pertengahan dekade 1980-an, perbaikan jalan di pedesaan dan peningkatan akses pasar bagi para petaninya mampu mengangkat tingkat kesejahteraan para petaninya.
• Kedua, perluasan akses pendidikan.
Pendidikan memainkan peranan yang penting dalam mengentaskan kemiskinan di pedesaan melalui tiga saluran yakni dimana tingkat pendidikan berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas di sektor pertanian itu sendiri. Kemudian, pendidikan juga berhubungan dengan semakin luasnya pilihan bagi petani untuk bisa bergerak di bidang usaha di samping sektor pertanian itu sendiri yang pada gilirannya juga akan dapat meningkatkan investasi di sektor pertanian. Terakhir, pendidikan juga berkontribusi terhadap migrasi pedesaan – perkotaan. Namun demikian di India, Uganda, dan Ethipia migrasi terjadi antar desa. Buruh tani yang berpendidikan di Bolivia dan Uganda lebih memiliki posisi tawar yang tinggi dalam hal upah yang lebih baik (Mosley, 2004).
• Ketiga, penyediaan informasi baik melalui kearifan lokal setempat maupun fasilitasi dari pemerintah.
(Umumnya petani miskin memiliki kualitas modal sosial yang rendah yang berakibat terhadap minimnya akses terhadap informasi seperti informasi kesempatan kerja, informasi pasar mengenai input dan output pertanian, dan informasi mengenai teknik – teknik pertanian terbaru. Kurangnya informasi ini merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan mengapa petani kita tetap miskin).

              Referensi :

               www.blogspot.com

Tugas pertemuan 8 ( pembangunan ekonomi daeah dan otonomi daerah )

PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

1. undang-undang otonomi daerah

    Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.

    Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah^[2] sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).

    Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan yaitu pemerintah daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan

2. Perubahan Penerimaan Daerah dan Peranan Pendapatan Asli Daerah

·         Pendapatan daerah: PAD, bagi hasil pajak dan non pajak, pemberian dari pemerintah

·          Dalam UU No. 25 ada tambahan pos penerimaan daerah yaitu dana perimbangan dari pemerintah pusat

·         Beberapa dampak dari diberlakukannya UU No. 25 terhadap keuangan daerah adalah :

      Peranan PAD  dalam pembiayaan pembangunan ekonomi (APBD) tidak terlalu besar. Hal ini mencerminkan tingginya tingkat ketergantungan finansial daerah terhadap pemerintah pusat.

      Ada Korelasi positif antara daerah yang kaya SDA dan SDM  dengan peranan PAD dalam APBD

      Pada tahun 1998/1999 terjadi penurunan PAD dalam pembentukan APBD-nya, salah satu penyebabnya adalah krisis ekonomi yang melanda tanah air.

3.  Ilmu ekonomi regional

    Ilmu ekonomi regional dan ekonomi pembangunan mempunyai sasaran yang sama, yaitu mencari langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat, akan tetapi, keduanya berbeda terutama karena luas cakupannya.Hampir semua disiplin ilmu berguna dalam perencanaan pembangunan.    Ilmu ekonomi regional dapat berperan dalam penentuan kebijakan awal, seperti menyarankan komoditi atau kegiatan apa yang perlu dijadikan unggulan dan di wilayah mana komoditi itu dapat dikembangkan.

    Sampai saat ini, para ahli ekonomi regional masih memiliki pandangan yang berbeda tentang materi apa saja yang termasuk dalam kategori ilmu ekonomi regional. Namun, cakupan ilmu ekonomi regional tidak mungkin dibahas lepas dari induknya, yaitu teori ekonomi umum (terutama cabang ekonomi makro dan ekonomi pembangunan). Berbagai ahli mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang cakupan ilmu ekonomi regional.

Konsep Wilayah (Region).

1.  Ilmu ekonomi regional muncul sebagai kritik dari beberapa ahli ekonomi yang tidak puas akan analisis ilmu ekonomi tradisional yang mengabaikan penggunaan konsep space (ruang). Menurut Budiharsono (2001: 13) analisis ilmu ekonomi berada pada alam tanpa ruang (spaceless world). Ilmu ekonomi regional tampil dengan memberikan tekanan analisisnya pada penerapan konsep space (ruang) dalam menganalisis masalah-masalah yang berhubungan dengan sosial ekonomi dan sosial.

2.  Unsur-unsur ruang yang terpenting adalah jarak, lokasi, bentuk, dan   ukuran (skala).Unsur-unsur tersebut secara bersama-sama menyusun unit tata ruang yang disebut wilayah (region). Untuk menerapkan unsur ruang (space) tersebut, ilmu ekonomi regional menggunakan konsep wilayah (region) yang dapat diformulasikan sesuai dengan kebutuhan analisis.

3.  Menurut Glasson (1977) ada dua cara pandang yang berbeda tentang  wilayah yaitu cara pandang subjektif dan cara pandang objektif. Glasson (1977) membedakan wilayah berdasarkan kondisinya atau berdasarkan fungsinya. Menurut Haggett (1977) ada 3 jenis wilayah, yaitu wilayah homogen (homogenous regions), wilayah nodal (nodal regions) dan wilayah perencanaan (planning or program regions).

4.  Budiharsono (2001: 14) mendefinisikan wilayah sebagai suatu unit geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-bagiannya tergantung secara internal. Wilayah juga dapat diartikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau fungsional (Adisasmita, 2005: 86).

5.  Dalam analisis ekonomi regional beberapa konsep wilayah (region) yang lazim digunakan, yaitu (1) Wilayah Homogen (Homogeneous Region); (2) Wilayah Nodal (Nodal/Polarized Region); (3) Wilayah Administratif; dan (4) Wilayah Perencanaan (Planning Region).

6.  Friedmann dan Alonso (1964) membuat 4 (empat) klasifikasi wilayah pembangunan, yaitu (1) metropolitan regions; (2) development axes; (3) frontier regions; (4) depressed regions.

7.  (Adisasmita, 2005: 93) Ruang (region) merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan wilayah. Konsep ruang mempunyai beberapa unsure yaitu :1. Jarak, 2 lokasi, 3 bentuk, 4 dan ukuran. Konsep ruang sangat berkaitan erat dengan waktu, karena pemanfaatan bumi dan dengan segala ininya kekayaannya membutuhkan organisasi /pengaturan ruang dan waktu . Unsur-unsur tersebut diatas secara bersama sama menyusun unit tataruang yang disebut wilayah.

8.  Whittlessey (1945) memformulasikan pengertian tata ruang berdasarkan : 1 unit areal kongkret 2. fungsionalitas diantara fenomena dan 3 subyektivitas dalam penentuan criteria. Kemudian Harthorne (1960) mengintroduksikan unsure hubungan fungsional diantara fenomena yang melahirkan konsep struktur fungsional tata ruang. Struktur fungsional tata ruang bersifat subyektif, karena dapat menentukan fungsionalitas berdasarkan criteria subyektif.

9.  Menurut Hanafiah (1985) konsep jarak mempunyai dua pengetian : yaitu jarak absolute  dan jarak relative yang mempengaruhi konsep ruang. Konsep jarak dan ruang relative  ini berkaitan dengan hubungan fungsional diantara fenomena. Dalam struktur tata ruang , jarak relative merupakan fungsi dari pandangan atau persepsi terhadap jarak . Dalam konsep ruang absolute jarak diukur secara fisik, sedangkan dalam konsepruang relative jarak diukur secara fungsional berdasarkan unit waktu, ongkos dan usaha.

    Wilayah administrative adalah wilayah yang batas-batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan adminitrasi pemerintahan atau politik. Seperti propinsi, kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan. Dan RT/RW/. Sukirno (1976) menyatakan bahwa didalam praktek , apabila membahas mengenai pembangunan wilayah maka pengertian wilayah administrasi merupakan pengertian yang paling banyak digunakan . Lebih populernya penggunaan pengertian tersebut disebabkan dua factor  yakni (a) dalam kebijaksanaan dan rencana pembangunan wilayah, diperlukan tindakan-tindakan dari berbagai badan pemerintah . Dengan demikian lebih praktis apabila pembangunan wilayah didasarkan pada suatu wilayah administrasi  yang telah ada. (b) wilayah yang batasnya ditentukan atas suatu administrasi pemerintah lebih mudah dianalisis , karena sejak lama pengumpulan data diberbagai bagian wilayah berdasarkan pada suatu wilayah administrasi tersebut.

    Sebagai wilayah yang memperhatikan koherensi atas kesatuan keputusan keputusan ekonomi . Wilayah perencanaan dapat dilihat sebagai wilayah yang cukup besar untuk memungkinkan terjadi perubahan – perubahan penting dalam penyebaran penduduk dan kesempatan kerja, namum cukup kecil untuk memungkinkan persoalan persoalan perencanaannya dapat dipandang sebagai satu/kesatuan.

    Tujuan ekonomi regional adalah untuk menentukan diwilayah mana suatu kegiatan ekonomi sebaiknya dipilih dan mengapa wilayah tersebut menjadi pilihan.

Peran ekonomi regional :

a) Penentu kebijakan awal , sector mana yang dianggap strategis memiliki daya saing dan daya hasilnya yang besar.

b) Dapat menyarankan komoditi/ kegiatan apa yang perlu dijadikan unggulan dan sub wilayah mana komoditi itu dapat dikembangkan.

Manfaat Ilmu Ekonomi Regional :

a) Makro : Bagaimana pemerintah pusat dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi keseluruh wilayah

b) Mikro : Dapat membantu perencanaan wilayah menghemat waktu dan biaya dalam proses menentukan lokasi suatu kegiatan ekonomi.

Sumber : www.wordpress.com & www.google.com

Tulisan 3 ( Perekonomian Indonesia )

AKUNTANSI UNTUK PEREKONOMIAN

   Pada zaman dahulu perekonomian Indonesia dalam keadaan krisis, sehingga menyebabkan begitu banyak dampak bagi masyarakat Indonesia. Keadaan krisis tersebut terjadi karena kurangnya pengelolaan keuangan secara baik.  Agar keadaan tersebut menjadi lebih baik harus ada cara yang tepat, yaitu dengan mempelajari ilmu akuntansi.

   Dalam era globalisasi saat ini  ilmu akuntansi sangatlah penting untuk dipelajari bagi semua kalangan, karena setiap masalah yang bersifat keuangan harus berdasarkan informasi akuntansi. Maka dari itu akuntansi sangatlah dibutuhkan keberadaannya dalam dunia bisnis. Namun tidak hanya didunia bisnis, akuntansi juga dipakai oleh para ibu rumah tangga dalam mengatur keuangan keluarganya.

   
   Arti dari Akuntansi itu sendiri adalah suatu proses pencatatan,penggolongan,pengikhtisiaran dan membuat laporan keuangan perusahaan secra akurat. Akuntansi memiliki fungsi untuk membantu perusahaan,manajer maupun para akuntan dalam membuat informasi tenang keuangan yang dilakukan secara spesifik.

   Sejak dahulu akuntansi telah dikenal dalam dunia bisnis. Contohnya dalam bertransaksi, para investor maupun calon investor telah menggunakan informasi keuangan (Akuntansi) sebagai salah satu cara dalam mengambil keputusan dalam dunia bisnis, yaitu dengan cara investasi dalam surat-surat berharga khususnya dalam saham. Perkembangan di dunia terhadap bisnis saham dipasar juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan modal dalam perusahaan yang seirama dengan perkembangan pasar. Pada perkembangan imi menunjukkan bahwa ilmu akuntansi memiliki peranan penting bagi perekonomian suatu negara.

   Setelah kita simak perkembangan ilmu akuntansi, oleh karena itu para pelaku akuntansi perlu menyadari tanggung jawab mereka untuk menyediakan informasi maupun laoran keuangan yang handal dan akurat. Dan juga menggunakan ilmu akuntansi dengan baik yang sesuai dengan manfaatnya. 

www.gunadarma.ac.id